| Selengkapnya baca di sini. Praktik pungli (pungutan liar) nampaknya memang sudah mengakar di institusi pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Penegak hukum pun diminta tegas dalam memerangi praktik kotor ini, terutama Polri dan KPK. Masyarakat pun diminta turut andil dalam memerangi pungli di instansi pemerintahan, agar instansi pemerintahan bebas dari praktik pungli ini. Artikel terkait mengenai "Berantas Pungli Hingga Akar-akarnya" dapat anda simak di bawah ini. 
Pungli mesti masuk dalam agenda pemberantasan korupsi agar tak meluas dan membudaya.
Sebanyak 235 kasus pungli melibatkan oknum kepolisian di seluruh Indonesia.
KPK sudah bertemu dengan kepolisian agar ada operasi gabungan khusus untuk memberantas pungli.
Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat menyediakan penampungan informasi dugaan pungli.
Banyaknya persyaratan serta uji praktik yang menyulitkan banyak orang sehingga menggunakan cara cepat untuk mendapatkan SIM.
Terungkap dugaan pungli yang berkedok uang syukuran kepada guru TK penerima tunjangan sertifikasi.
KPK masih menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oknum petugas bea cukai dalam segi pungutan liar (pungli).
Sebanyak 203 calon pegawai harus membayar masing-masing sebesar Rp50 juta untuk dapat diterima sebagai PKRS Arjawinangun. |
Rabu, 19 Oktober 2016
Berantas Pungli Hinga Akar-akarnya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar